masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Kepala Dinas Sosial (Kadin Dinsos) Kabupaten Bekasi, Drs. H. Hasan Basri, MM.berharap adanya Gedung rehabilitasi sosial untuk menampung masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Saat ini, Kabupaten Bekasi hanya memiliki rumah singgah dengan kapasitas terbatas.
Hal itu disampaikan oleh Drs. H. Hasan Basri, MM kepada awak media dalam sebuah acara di Grand Cikarang Hotel, Jl. Jababeka Raya, Cikarang Industrial, pada Kamis (27/2/2025). Ia menekankan pentingnya Gedung rehabilitasi sosial sebagai solusi untuk menangani permasalahan sosial yang semakin kompleks di Kabupaten Bekasi.
" Untuk sementara di Kita (Kabupaten Bekasi) belum punya ya, memang kedepannya banyak ya, yang sering kita alami, ada laporan dari bawah, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), ini ada orang yang ODGJ, orang yang ditelantarkan tampa ada indentitas, nah inikan memang harus ada tindak lanjutnya, harus ada tempat, wadah yang bisa menampung untuk mereka," ujarnya
Lebih lanjut Kepala Dinas Sosial (Kadin Dinsos) Drs.H. Hasan Basri MM menjelaskan, belum lama ini kita (Dinas Sosial) mendapatkan info dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sudah dirawat, terus sudah lama, Dinas Sosial harus menjemput, itu tampa indentitas, ini mau dibawa kemana orangnya? kalau dibawa ke panti di Bandung, kejauhan, ya memang harus ada, karena di Bekasi ini penduduknya tiga juta lebih, Problema, Persoalan yang ada dimasyarakat, ya komplek, harus punya (gedung rehabilitasi sosial ) kasihan mereka," harapnya
" Terkadang kita (Dinas Sosial) meminta bantuan ke Haji Marsan yang ada di Sumber Jaya, mereka juga menampung orang-orang yang sudah tua, sudah jumpo, orang yang ditelantarkan, kita meminta bantuan kepada Yayasan Al Fajar Berseri," ujarnya
Dilokasi yang sama, Mimi Jamilah Kabid Resos menambahkan, kita (Dinas Sosial) memang tidak ada kewenangan di Kota/Kabupaten untuk membuat yayasan atau panti itu ke wewenangnya Provinsi," ungkasnya
" Jadi kendala di kita itu banyak sebetulnya, Dinas Sosial itu terkadang kita juga sulit, seperti laporan keterlantaran, yang tidak ada indentitas nya, yang ada indentitas ama keluarganya kadang-kadang di serahkan ke Dinsos, karena faktor ekonomi, disitulah Kadin dan kita semua (Dinsos) terkadang bagaimana caranya ini, sementara yang di STPL Pengudi Luhur pun wilayahnya cuma 15 Kota/Kabupaten penuh kuotanya, Propinsi juga penuh, tiga ratus kapasitasnya, bingung, jadi tidak ada kewenangan untuk membuat panti, hanya kewenangan di Provinsi," tutupnya ( Catur Sujatmiko)
