Situbondo trikoka news -
Jawa Timur - Untuk mencegah tindak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran, Wakil Bupati (Wabup) Situbondo, Nyai.Hj.Khoirani membuka Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024, bertempat di Pendapa Arya Situbondo, Selasa (09/07/2024).
Kegiatan Workshop ini diikuti oleh 132 kepala desa se-Kabupaten Situbondo, 17 Camat dan pimpinan OPD terkait.
Wakil Bupati Situbondo, Nyai.Hj.Khoirani dalam sambutannya mengatakan, bahwa Workshop ini menjadi forum yang tepat bagi stakeholder yang menangani persoalan pemerintahan desa untuk duduk bersama dan memberikan sumbangsih pemikiran demi mengaktualisasikan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran.
" Mengingat urgensi materi yang disampaikan saya menginstruksikan kepada seluruh kepada desa yang hadir untuk mendengarkan materi dengan seksama, "ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup asal Kecamatan Besuki ini menyampaikan, tingginya kasus yang membelit kepala desa dan perangkatnya menunjukkan hal yang masih perlu dibenahi terkait pengelolaan keuangan desa.
" Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya serta penyiapan sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang mampu mencegah tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan solusinya, "ucapnya.
Nyai.Hj.Khoirani juga mengungkapkan, bahwa di tahun 2024 ini Pemkab Situbondo menerima alokasi dana desa (DD) dari pemerintah pusat sebesar Rp. 89 miliar lebih.
" Dana desa yang besar ini harapannya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai setiap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, mendukung penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di tingkat skala desa, "bebernya.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Teguh Harjanto pada kesempatan tersebut menjelaskan, Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini diselenggarakan di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.
" Nanti masukan-masukan yang ada di forum ini, akan dibawa ke pusat. Kemudian, dari isu pembangunan seperti apa, dari isu-isu terkini seperti apa misalnya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem sejauh mana peran desa di sana, "pungkasnya. (Bro)
