masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Pekanbaru - Sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak seluruh Badan Kehormatan (BK) memiliki fasilitas penunjang program dan kegiatan, hal itu meliputi Ruang Kerja hingga Ruang Sidang. Berangkat dari persoalan itu, BK DPRD Sumbar mendukung terbentuknya Forum BK Indonesia (FBI). Pada hari Kamis (20/06/2024).
Dukungan tersebut disampaikan Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Barat Muzli M. Nur saat berdiskusi dengan Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartianto.
Muzli mengungkapkan bahwa hampir seluruh BK di berbagai tingkatan DPRD mengalami persoalan yang sama, Untuk memperkuat kinerja kedepan, BK harus memiliki wadah untuk saling berkoordinasi.
Salah satunya terbentuknya forum pada skala nasional. Muzli mengatakan, "Gagasan itu perlu didukung, salah satu inisiatornya adalah BK DPRD Provinsi Riau, Kedepannya kita akan koordinasikan rencana itu secara internal dan eksternal."
Muzli berharap Forum BK Indonesia bisa terbentuk, namun dalam penerapannya nanti pasti akan memakan anggaran untuk operasional. Hal itu akan masuk sebagai bahan kajian nanti, Pastinya akan ada rapat-rapat atau berjalan untuk andil dalam wadah itu, pihak sekretariat juga harus bersiap untuk mengakomodir.
Muzli menambahkan, "Selama aturannya jelas dan tidak mengganggu kinerja AKD lainnya, maka tidak ada hambatan untuk mengikuti pembentukan Forum BK Indonesia."
Muzli M Nur menegaskan bahwa BK memiliki peran yang sangat Strategis dalam menunjang kinerja kedewanan.
Secara umum, BK merupakan AKD yang berfungsi menjaga marwah lembaga DPRD, Selain menjadi pengawal penegakan kode etik dan tata tertib DPRD, BK juga memiliki fungsi menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal maupun eksternal.
Muzni menegaskan, “Dengan peran yang sangat strategis tersebut, maka BK selayaknya memiliki sarana dan fasilitas pendukung yang memadai dalam melaksanakan tugas sebagai AKD yang menjadi pengawal marwah Lembaga."
Di sisi lain, Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartianto mengatakan bahwa BK sebagai AKD harus diberikan kemapanan, banyak BK yang tidak diakomodir fasilitas nya secara anggaran dan sarana prasarana.
Berangkat dari hal itu, BK DPRD Riau bersama DPRD Kepulauan Riau dan DPRD Sumatera Utara menggagas Forum BK Indonesia, proses masih berjalan dan dukungan masih banyak mengalir, termasuk dari Sumbar. "Jadi hal ini merupakan upaya untuk menguatkan kinerja BK sebagai AKD yang bertanggung jawab atas marwah lembaga," pungkas Ade. (Maruli)
