trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Kegiatan Studitur Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bekasi ke Provinsi Kuta Bali kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi. Selasa 7/5/2024.
Ujang HS salah satu warga Kabupaten Bekasi sekaligus Aktivis, dia menyampaikan keprihatinannya terhadap kegiatan Studitur Bimtek ke Kuta Bali, diduga dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Ujung
Menurut dia, kegiatan Bimtek tersebut hanya berujung pada jalan-jalan berkedok Bimtek dengan total anggaran mencapai 15 juta rupiah per orang. Setiap kegiatan Bimtek, mau tidak mau setiap Desa harus membayar puluhan juta rupiah. Sementara manfaatnya diragukan, diduga dana tersebut kemungkinan besar diserap dari dana Desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan BPD Dan Kepala Desa," cetus Ujang kepada awak media.
Lebih Lanjut, Ujang HS menjelaskan, pentingnya pengelolaan dana Desa dengan bijaksana dan transparan. Mendagri dan Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta untuk mengkaji ulang kegiatan Bimtek Kepala Desa, agar lebih efektif, efisien serta melakukan evaluasi terhadap manfaat nyata yang diperoleh dari kegiatan tersebut," tuturnya
Transparansi penggunaan dana Desa serta evaluasi terhadap manfaat nyata yang diperoleh dari kegiatan Bimtek ke Provinsi Bali supaya menjadi perhatian utama.
"Saya selaku warga masyarakat Kabupaten Bekasi meminta agar setiap pengeluaran dana Desa dipertanggungjawabkan dengan baik, dan bahwa kegiatan seperti Bimtek harus memberikan dampak yang nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa," jelasnya.
Menanggapi sorotan ini, Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan untuk lebih proaktif dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan dana Desa. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa dana Desa digunakan secara efisien, efektif demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat," kata Ujang
"Kalau masalah anggaran sesuai dan tidaknya ya itu kan urusan mereka seperti apa, tetapi yang kita permasalahkan juga kenapa acara Bimtek tersebut tidak dilaksanakan di wilayah Jawa Barat. Setidaknya biar Pendapatan Hasil Daerah (PHD) nya bisa mengalir kembali ke Kabupaten Bekasi, Kenapa harus di Bali," ujarnya.
Ketika awak media mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk mempertanyakan Bimtek Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Bekasi menemui salah satu staf di bidang Pemerintahan Desa (Pemdes). Terkait itu saya No Komen, coba abang tanya saja ke bagian IO nya, orang pojokan dan coba tanya langsung kepada Kepala Desa terkait tentang kegiatan Bimtek Studitur Ke Bali tersebut," jawab salah satu Staf Bidang Pemdes. ( RS )
