Trilokanews.com - Bukittinggi - Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menjadi narasumber acara Pertemuan Filantropi Angkatan II Kota Payakumbuh yang digelar pada tanggal 30 Maret hingga 02 Mei lalu di Bukittinggi.
Supardi menegaskan amat banyak persoalan yang harus segera diselesaikan di Sumbar, termasuk pula Payakumbuh. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun partisipasi aktif masyarakat.
Ia memaparkan tingkat kriminalitas di Payakumbuh naik dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan data kepolisian.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Payakumbuh berada pada rangking delapan dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.
"Sementara kalau di kategori kota, Payakumbuh berada di nilai rendah. Yakni nomor lima dari total tujuh kota di Sumbar," ujarnya.
Supardi memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sumbar saat ini berada di urutan kelima dari total 10 provinsi di Sumatera. Secara umum capaian Tahun 2023 ini meningkat dibanding dua tahun lalu dimana Sumbar berada di urutan ke delapan.
"Namun ini masih rendah jika dibanding dengan rata-rata pertumbuhan nasional, yang berada di angka lima persen,"ujarnya.
Bahkan itu juga berada di bawah target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar yang seharusnya 4,8 atau 4,9.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Sumbar akan bisa terus merosot jika tak ada terobosan, termasuk akan semakin turun jika tol di Sumbar tak kunjung usai. Sumbar akan semakin tertinggal dibanding daerah-daerah yang sudah terhubung tol sepetti Lampung, Riau, Medan dan provinsi lainnya.
"Pertumbuhan ekonomi Sumbar, termasuk Payakumbuh erat kaitannya dengan perdagangan dan ini membutuhkan persaingan kemudahan transportasi serta distribusi, jika ada tol tentu lebih mudah. Ini sebuah keharusan," ungkapnya.
Persoalan lainnya di Payakumbuh yakni tingginya tingkat pengangguran, Payakumbih berada di nomor tiga dengan jumlah pengangguran terbanyak dibanding kota-kota lainnya di Sumbar.
"Ini persoalan yang harus diselesaikan, penagngguran, kemiskinan itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan sosial. Ini menjadi PR ke depan," jelasnya.
Selain itu, permasalahan judi online juga sudah mengkuatirkan karena telah menjadi candu. Banyak mahasiswa, termasuk mahasiswa asal Payakumbuh yang tersangkut biaya pendidikan karena judi online.
Bahkan berdasarkan data pemerintah pusat, penggunaan narkoba di area pedesaan, Sumbar tergolong daerah terbanyak dan itu tertinggi ada di Payakumbuh.
Belum lagi maraknya anak sekolah menghirup lem. Padahal, menurut Supardi dampaknya lebih cepat merusak ketimbang narkoba.
Supardi berharap lembaga seperti filantropi bisa jadi motor penggerak yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Termasuk kehadiran tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, bundo kandung penting dalam filantropi.
"Pertemuan dan bimtek filantopi ini semoga menjadi salah satu usaha kita dalam mengubah daerah, terutama Kota Payakumbuh, Semoga pertemuan filantropi ini bisa menjadi persiapan dan gerakan kita untuk perbaikan," pungkasnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Sumbar, Rumainur mengatakan acara ini memang menjadi salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan tercipta peningkatan wawasan penggiat filantropi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat."tutupnya.
(Maruli)
