Trilokanews.com - Padang - Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis menyambut kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, pada hari Kamis (18/4/2024).
Kunjungan Banggar DPRD Jambi tersebut bertujuan untuk mempelajari strategi DPRD Sumbar dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dari berbagi informasi dengan DPRD Sumbar, diharapkan kinerja Banggar DPRD Jambi yang juga sedang membahas LKPj semakin maksimal. Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengatakan bahwa pembahasan LKPj Gubernur Sumbar tahun 2023 berjalan sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.
Hingga sekarang Nota Pengantar LKPj yang telah diserahkan Gubernur melalui Rapat Paripurna, terus di perdalam oleh Panitia khusus (Pansus) LKPj DPRD Sumbar.
Raflis mengatakan, "Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Sekretariat DPRD Sumbar terus bekerja memfasilitasi tugas Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Terkait LKPj diharapkan nantinya lahir rekomendasi-rekomendasi strategis yang bisa menjadi rujukan dalam optimalisasi pembangunan daerah."
Raflis menambahkan sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumbar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan informasi. Secara nasional, sebaran pemberitaan DPRD Sumbar menepati urutan kedua setelah DPRD DKI Jakarta. Capaian tersebut, merupakan hasil penilaian dari lembaga survei resmi.
Disisi lain, Raflis menjelaskan, beberapa waktu lalu Sumbar diterpa bencana alam, mulai dari banjir hingga tanah longsor, Pemerintah daerah tengah fokus dalam upaya-upaya perbaikan hingga membuat masyarakat nyaman.
Daerah-daerah seperti Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan akan menjadi perhatian untuk ditangani pasca bencana banjir dan longsor.
Kunjungan Banggar DPRD Jambi berkaitan dengan pendalaman strategi target dan realisasi anggaran penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem dalam LKPj Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran (TA) 2023.
Wartono, Anggota Banggar DPRD Jambi dari Fraksi PDIP mengatakan bahwa penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan permasalahan menjadi salah satu pijakan bagi DPRD Provinsi Jambi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) TA 2025.
"Oleh sebab itu masukan yang didapatkan dari DPRD Sumbar akan menjadi referensi untuk penyelenggara pemerintahan yang lebih baik," Tutupnya.
(Maruli)
