masukkan script iklan disini
 |
| Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Haeru Saleh mengunjungi Kabupaten Situbondo |
trilokanews.com - Situbondo, Jawa Timur - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Haerul Saleh mengunjungi Kabupaten Situbondo guna memastikan realisasi anggaran di daerah tepat sasaran. Kunjungan Anggota IV BPK-RI tersebut disambut langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi, Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc, sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kementerian Pertanian RI di Pendopo Aryo Situbondo, Rabu (1/11/2023).
Haerul Saleh menjelaskan, Kunjungan Lokasi Anggota IV BPK-RI dan diskusi terkait pemeriksaan kinerja ketahanan pangan Tahun 2021 s.d Semester I Tahun 2023 serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) belanja barang dan belanja modal mendukung komoditas unggulan Tahun 2022 s.d triwulan III Tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur. Dari pihak Kementerian Pertanian dihadiri oleh Dirjen Tanaman Pangan, beserta jajaran Kementerian Pertanian.
"Adapun tujuan dari pemeriksaan kinerja oleh BPK-RI adalah guna menilai efektivitas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Tahun 2021 s.d semester 1 Tahun 2023 pada Kementerian Pertanian," jelas Anggota IV BPK-RI itu.
Sedangkan PDTT Belanja Barang dan Belanja Modal Mendukung Komoditas Unggulan, kata Haerul bertujuan untuk menilai apakah Kementerian Pertanian telah mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam pelaksanaan program mendukung komoditas unggulan diantaranya Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dan Program nilai tambah dan daya saing industri.
"Terkait dengan program ketahanan pangan, alokasi anggaran ketahanan pangan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp10,1 triliun dari tahun 2022 sebesar Rp94, 1 triliun menjadi sebesar Rp104,2 triliun. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 kecenderungannya mengalami peningkatan meskipun pada saat pandemi Covid-19 sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2022," ungkapnya.
Lebih jauh Haerul mengatakan, Fokus dari anggaran tersebut meliputi program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Program penguatan sektor pertanian antara lain pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan.
"Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan diperlukan sinergitas program dan anggaran antar K/L maupun antar pusat daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati ruang fiskal yang sangat terbatas melalui penguatan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan quality control terhadap program prioritas," tuturnya.
Terwujudnya ketahanan pangan salah satunya ditandai dengan meningkatnya produktivitas komoditi utama yang dapat mencukupi pangan nasional atau swasembada. Alhamdulillah beberapa komoditi utama pada Semester I 2023 capaian produksinya sudah di atas 50%, seperti padi 31,50 juta ton (57,80%) dan jagung 16,53 juta ton (71,71%).
Selanjutnya terkait dengan hasil pemeriksaan BPK-RI pada Kementerian Pertanian, capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Kementerian Pertanian pada saat ini mengalami penurunan sebesar 3,55% dari 87,36% (per 19 Agustus 2023) menjadi 83,81% (23 Oktober 2023).
"Hal ini terjadi karena adanya tambahan 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru dengan jumlah rekomendasi sebanyak 78 rekomendasi, namun pembahasan atau telaah tindak lanjut atas rekomendasi tersebut baru akan dilakukan pada bulan Desember 2023 (Semester II Tahun 2023)," ujarnya.
Kementerian Pertanian akan segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepetan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan kami juga berkomitmen untuk segera menuntaskan segala permasalahan hasil pemeriksaan BPK-RI.
Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengungkapkan sebagaimana yang disampaikan anggota IV BPK-RI yang paling dibutuhkan adalah sinergitas program yang ada. Menurutnya saat menerangkan Padi BK 01 dan 02 sudah seiring denga pemerintah pusat dalam mengatasi krisis pangan yang ada.
"Padi Varietas BK 01 dan 02 Situbondo sudah seiring, maka karena seiring maka support pemerintah pusat harus maksimal terhadap inovasi yang kita luncurkan, tadi alhamdulillah bibit padi BK 01 DAN 02 dibeli pemerintah pusat kemudian akan disebar ke seluruh daerah, maka slogan dari Situbondo untuk Indonesia akan menjadi kenyataan," ujar Bupati Karna Suswandi.
Selain itu Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Situbondo akan terus berinovasi dengan segala keterbatasan yang ada akan terus mampu berinovasi dan berkembang. "Kita akan terus berinovasi untuk kemajuan Kabupaten Situbondo dan kesejahteraan masyarakatnya,"pungkasnya. (Bro)
