• Jelajahi

    Copyright © trilokanews
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan atas

     


    Dewan Rusdi Haryadi S.Pd.I: Tata Kalola Penataan Infrastruktur Bisa Menyeluruh

    trilokanews
    Minggu, Agustus 27, 2023, 11.34 WIB Last Updated 2023-08-27T04:58:38Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
     

    trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi S.Pd.I dari Partai PKS menggelar reses masa persidangan 2023 yang dilaksanakan Rumah Makan Dapur Dede Jl. Akses Tol No.51, Gandasari, Kecamatan. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. 

    Kegiatan Reses untuk mengutarakan aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat. Sabtu. 26/08/23.

    Rusdi Haryadi S.Pd.I saat diwawancarai oleh awak media mengatakan, sebagai mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi salah satunya untuk menyerap aspirasi, nah kegiatan reses ini menyerap aspirasi dari masyarakat, sebagian besar adalah infrastruktur," ungkap Dewan Rusdi

    Cuma ini emang tahun politik, di mana masyarakat sudah mulai ada kegiatan politik, tugas kami Kira-kira untuk memberikan edukasi, tugas kita untuk menjaga kondusifitas di segala macam gitu," kata Rusdi

    Masih kata, Rusdi Haryadi S.Pd.I dari Partai PKS menjelaskan, infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak Jauh-jauh dari Jalan, Jembatan, Drainase, ada kan sekarang musim kemarau, di musim kemarau pasti ada musim penghujan, artinya sebagian besar kita harus menyelesaikan persoalan Drainase. 

    Yang terjadi di Kabupaten Bekasi di wilayah bagian Selatan itu sering terjadi kekeringan, yang kita sampaikan kepada SKPD terkait, adalah dalam hal ini ialah eksekutif, kita minta kepada eksekutif ada solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, kalau bicara tentang jangka panjang, soal bagaimana tata kelola penataan infrastruktur U-dit  atau drainase dan itu bagaimana caranya bisa menyeluruh, kalau bicara soal jangka pendek, kita lihat dulu wilayah Selatan misalkan dengan kemarau kekeringan kesulitan air, jangka pendeknya ya itu, kita minta BPBD kemudian PDAM dimana berkolaborasi mengirimkan air bersih untuk warga masyarakat yang membutuhkan," tuturnya

    Yang sudah saya sampaikan adalah sebetulnya Pemerintah atau pun eksekutif stop Moratorium memberikan izin pengembangan perumahan baru, kemudian yang kedua adalah dari Perumahan-perumahan yang sudah asisdik di cek apakah mereka sudah memenuhi kewajiban RT/RW mereka, kewajiban tata ruang mereka, yang dimana sekian persen itu adalah untuk Fasos dan Fasum," urainya

    Dimana Fasos dan fasum menurut saya untuk pembangunan foder atau Kolamretensi, karna gak mungkin air dari Selatan mengalir semua ke Utara, karena kapasitas kali kita tidak bisa mencukupi, makanya lebih baik dibuatkan embung, karena banyak manfaatnya disaat terjadinya kekeringan," tegasnya. (Miko) 

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini