masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kota Bekasi - Kepala Sekolah SMAN 15 Kota Bekasi, Khomsatun Rokhyati memberikan tanggapan perihal adanya aksi demonstrasi dari Aliansi Masyarakat Bantargebang pada hari Jumat, 14 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.
Khomsatun Rokhyati menjelaskan bahwa terdapat beberapa tuntutan dari masa aksi tersebut yaitu diantaranya :
1. Mosi tidak percaya kepada panitia PPDB SMAN 15 Kota Bekasi
2. Meminta transparansi data siswa/siswi yang diterima di SMAN 15 Kota Bekasi baik tahap satu maupun tahap dua.
3. Ada arogan berdialog dengan warga karena saya menggebrak meja.
"terdapat beberapa tuntutan dari masa aksi tadi yaitu
terkait dengan mosi tidak percaya kepada panitia PPDB SMAN 15 Kota Bekasi dan meminta transparansi data siswa/siswi yang diterima di SMAN 15 Kota Bekasi baik tahap satu maupun tahap dua, dan juga ada arogan berdialog dengan warga karena saya menggebrak meja dan memang saya menggebrak meja serta adanya tuntutan terkait dengan kearifan lokal yang tidak terjalin di masyarakat, artinya yaitu adanya tuntutan karena banyak pelajar Bantargebang yang tidak masuk SMAN 15 Kota Bekasi," papar Khomsatun Rokhyati selaku Kepala Sekolah SMAN 15 Kota Bekasi (14/07/2023).
Selanjutnya Ia menegaskan bahwa SMAN 15 Kota Bekasi itu berada dibawah naungan Provinsi Jawa Barat dan semua petunjuk teknis dan SOP PPDB itu sesuai dengan peraturan dari Provinsi Jawa Barat.
"Jadi SMAN 15 Kota Bekasi itu adalah dibawah naungan Provinsi Jawa Barat jadi semua Juknis (petunjuk teknis) atau SOP PPDB itu ya tentunya kami menjalakan apa yang menjadi peraturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Sekolah SMAN 15 sudah menjelankan prosedurnya yaitu croschek data manual yang dibawah oleh orang tua murid dengan data saat di-upload oleh orang tua murid.
"Termasuk warga tadi yang keberatan titik koordinat itu kami layani semua, mereka datang kesini terus kami periksa saat daftar ulang semua diperiksa data yang dibawah termasuk data yang di-upload," pintahnya.
Dirinya pun mempersilhakan untuk membuka data karena itu bagian dari transparansi data dan kami pastikan itu semua sesuai dengan SOP.
"jadi kalau mau minta transparansi data ya silahkan karena kami sesuai dengan SOP dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan terkait dengan arogansi kenapa saya menggebrak meja ya karena kemarin itu saya diintimidasi yaitu meminta SMAN 15 keluar dari Jawa Barat dan masuk ke Kota Bekasi serta membuat penerimaan peserta didik baru oleh SMAN 15 sendiri gitu tanpa harus mengacu pada panduan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tutupnya. (Gr).
