• Jelajahi

    Copyright © trilokanews
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan atas

     


    DIDUGA ADA INDIKASI KECURANGAN PPDB ONLINE DI SMAN 15 BANTARGEBANG, H. ANTON : USIR KEPALA SEKOLAH DAN TRANSPARANSI DATA SISWA

    trilokanews
    Jumat, Juli 14, 2023, 18.29 WIB Last Updated 2023-07-14T11:29:18Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
     

    trilokanews.com - Kota Bekasi - Aliansi Masyarakat Bantargebang berdemonstrasi di depan Gedung Sekolah SMAN 15 Bantargebang Kota Bekasi. Jumaat, 14 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

    H. Anton selaku koordinator aksi dalam orasinya menjelaskan bahwa persoalan utamanya adalah sebagian siswa/siswi di wilayah SMAN 15 saat ini tidak diterima di sekolah tersebut melalui jalur zonasi.

    "Kita dulu perjuangkan untuk mendirikan sekolah ini, sampai-sampai kita dulu jual tanah ini sangat murah sekali itu karena kita ingin agar di wilayah sini ada SMAN sebagai tempat menimbah ilmu bagi anak-anak kita agar mereka jadi anak yang cerdas. Tapi kenapa saat ini sebagian siswa/siswi tidak diterima melalui jalur zonasi padahal mereka warga sini sementara dari wilayah lain bisa diterima disini. Bagi kami ini sangat tidak adil yang seharusnya prioritaskan kearifan lokal," tegas H. Anton selaku koordinator aksi saat beraudiensi dengan Kepala Sekolah SMAN 15 di ruangan SMAN 15 Kota Bekasi (14/07/2023). 

    Selanjutnya Ia menjelaskan bahwa persoalan yang kedua juga yaitu adanya indikasi arogansi dari Kepala Sekolah SMAN 15 beberapa dihari sebelumnya saat berdialog dengan perwakilan masyarakat yang mana Kepala sekolah tersebut menggebrak meja dan itu sangat tidak etis bagi seorang tenaga pengajar maupun tenaga pendidik. 

    "Yang kedua yaitu Kepala Sekolah SMAN 15 saat itu pernah menggebrak meja saat berdialog dan itu sangat tidak etis bagi seorang tenaga pengajar dan tenaga pendidik. Makanya kita sampaikan usir kepala Sekolah SMAN 15 dari sini," paparnya. 

    Lebih lanjut Ia meminta adanya transparansi data siswa yang diterima di SMAN 15 saat ini untuk melihat sisi kejanggalannya. 

    "Kami minta terbuka semua data siswa yang diterima. Karena transparansi itu adalah bagian dari undang-undang keterbukaan publik, karena kami punya hak untuk mendapatkan akses data yang ril," sambungnya. 

    Sebagai tindak lanjut aksi tersebut dirinya beserta dengan anggota aksi yang lainnya mendatangi kantar KCP Provinsi Jawa Barat guna mengadu perihal beberapa masalah tersebut. 

    "Abis ini kami ke kantor KCP Jabar dan Plt. Wali Kota Bekasi. Kami minta ke Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk perhatikan tuntutan kami ini karena menyangkut dengan persoalan anak-anak kami dan persoalan kearifan lokal kami disini," tutupnya. 

    Hadir dalam aksi tersebut ketua forum RW Kecamatan Bantar Gebang, tokoh masyarakat, dan ketua RT juga ketua RW wilayah Ciketing. (Gr)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini