masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Terkait dengan PPDB Online yang viral di keluhkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi, Kang Dedi Mulyadi dari DPR-RI kini jadi kader partai Gerindra angkat bicara dalam sambutannya di acara Konsolidasi Partai Gerindra
menjelang pemilu 2024 yang bertempat di Stadion Mini Cikarang Barat, Kelurahan Telaga Asih Kabupaten Bekasi, Kang Dedi banyak menerangkan fungsi penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran. Minggu 16/07/23.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi membagikan cerita, ada seorang Ibu menghadang mobilnya hanya meminta bantuan, bantuan untuk anaknya agar dapat masuk Sekolah Negri, PPDB Online saat ini sedang viral, banyak kecurangan" menurut Kang Dedi bahwasannya bukan salah pihak Sekolah dan masyarakat, ketika anak tidak dapat masuk Sekolah Negri, karna kurangnya bangunan Sekolah, sehingga Penerimaan di batasi Kuotanya " coba Pemerintah buat Sekolah sampai 9 tahun, contohnya dari SD 9 tahun, SD dan SMP di lingkungan Sekolah, jadi setiap Sekolah ada SD dan SMP itu saja, tidak harus Berputar-putar ke Mana-mana, jadi di sekolahnya itu saja muridnya, lanjutkan ke SMP yang ada di Sekolah," ujarnya .
Coba Pemerintah anggarkan bangunan di setiap SDN ada Sekolah SMP di satu lahan Sekolah, jadi Sekolah SD harus ada Sekolah SMP nya , tidak lagi orang tua kesulitan daftar Sekolah Kemana-mana, karna murid SD siap masukin ke SMP yang ada di setiap Sekolah, fasilitas dari SD sampai SMP. Setiap tahun ada beberapa murid dalam satu Sekolah, di kali satu kecamatan yang lulus di jumlahkan satu Kecamatan terus, di bagi ruang kelas Sekolah yang ada di wilayah, tentunya tidak ter-cover yang masuk ke Sekolah. Inilah tugas DPRD dan instansi-instansi terkait agar dapat menambahkan ruang Sekolah, agar pemerataan dan Penambahan anggaran," ucap Kang Dedi
Pemerintah Seharusnya membangunkan Sekolah dengan
penambahan SMP di lahan Sekolah SD dan Pembangunan ruang kelas dari anggaran, karna kasian masyarakat tidak mampu, jika harus sekolah ke swasta, Sekolah kekurangan anggaran, karna butuh angaran untuk pemagaran dan buat mesjid, akhirnya pihak Sekolah adakan iuran, karna anggaran dana Bos terbatas dan sering telat akhirnya pihak Sekolah adakan iuran, anggaran bantuan dari wali murid, sedangkan gaji DPRD tidak pernah telat, yang sering telat Dana Bos dan alokasi dana Desa yang sering telat," kata Kang Dedi Mulyadi.
Masih kata Kang Dedi Mulyadi, Jadi pihak Sekolah maupun wali murid tidak bisa kita salahkan dalam sumbangan Sekolah, karna Pemerintah Kabupaten Bekasi sering telat anggaran, akhirnya menghambat proses pendidikan. Akhirnya adakan iuran untuk Pembagunan Sekolah atau mesjid.
Untuk Gerindra bersikap DPRD agar ngotot, segera ketok Palu untuk Penganggaran lahan Sekolah dan ruang Sekolah SD dan SMP jika lulus SD, Kuota sudah siap di Masing-masing Sekolah, jadi di satu area ada SD , - SMP agar tidak lagi terjadi PPDB Online yang di Keluhkan atau pun di demo, karna anak tidak bisa Sekolah di wilayahnya karena keterbatasan kuotanya," tutup Kang Dedi Mulyadi.(Mariam/Miko)
