Kabupaten Bekasi- //trilokanews.com- Dewan Rusdi Haryadi, S.Pd.I Dari Partai PKS menggelar Sidang tahun 2023.Reses momentum untuk menyampaikan aspirasi sarana dan prasarana untuk kepentingan warga masyarakat demi kemajuan Desa. Bertempat RM.BLI Komang Khas Bali, Jl.Bojong Koneng Desa Telaga Murni Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dilaksanakan.
Daerah Pemilihan II ( 2 ) Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi, S.Pd.I Anggota Dewan DPRD menampung aspirasi masyarakat tentang Pendidikan, UMKM dan Kesehatan. Sabtu 11/02/23.
Dewan Rusdi Haryadi, S.Pd.I saat diwawancarai oleh awak media dengan adanya Sekolah yang mengambil pungutan, Dewan Rusdi Haryadi, S.Pd.I pun mengatakan, ya intinya begini, saya agak gak hafal, tapi Dinas Pendidikan itu sudah membuat surat edaran, intinya adalah, Pelarangan pihak Sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apa pun atau dengan istilah apapun," ungkap Dewan Rusdi dari Fraksi PKS
Lebih lanjut Dewan Rusdi Haryadi, S.Pd.I, mengungkapkan, kami dalam rapat kerja itu sudah mempunyai komitmen tuh antara Dinas Pendidikan dan DPRD itu, terkait dengan Pola-pola seperti misalnya kan nih Study tour, kita bicara study tour ya, bahwa waktu itu kita sudah sepakati coba, agar Sekolah-sekolah itu diarahkan pada
Mengeksplorasi wilayah kita saja, tidak perlu ke daerah lainnya, apa sih yang gak kita punya, iya kan, Kelebihan-kelebihan itu, kita ada study industri gitu kan, disektor Pariwisatanya sudah agak banyak lah di wilayah kita untuk di eksplor gitu," kata Rusdi
Masih kata Dewan Rusdi Haryadi, kalau masalah seragam memang sudah jelas, bahwa itu memang kita sedah arahkan pihak sekolah itu melakukan pungutan itu, biarkan saja.
Ini saya pikir yang agak memerlukan kajian kita ya kan, mengingat sekolah swasta di kita ya, memang saya melihat belum tersentuh secara konferensi kebijakan, mangkanya kita kemarin membuat Perda 1 2021 ya tentang, Pengelolaan pedika, salah satunya adalah mengatur, hubungan pemerintah daerah dengan sekolah swasta, oleh karenanya ya mungkin kepentingan pemerintah hanya sebatas bagaimana penyelenggaraan Kurikulum gitu kan, hanya sebatas itu saja," tutupnya
Miko
