Kabupaten Bekasi- //trilokanews.com- Banyaknya informasi sulit mencari kerja yang ada di Kabupaten Bekasi dan banyaknya oknum calo Kerja yang mengimingi kerja dengan sejumlah uang membuat Dewan DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno dari Partai PDI Perjuangan angkat bicara saat di konfirmasi awak media pada tanggal 12/02/2023 di saat reses.
Dewan Nyumarno mengatakan, konteksnya tenaga kerja dalam bentuk pengangguran, kebetulan saya di komisi Empat DPRD Kabupaten Bekasi mitra kerja Dinas tenaga kerja salah satunya dan kita sudah sering rapat, kita juga bursa kerja yang di buka oleh Disnaker biasanya selalu ng-share informasi lowongan kerja dari Disnaker itu melalui Kabid penetapan tenaga kerja melalui warga ke Dapil saya, tetapi yang penting ng-share lowongan, tapi tidak punya ke ahlian, alhamdulillah Rekan-rekan di UPTD balai pelatihan kerja (BLK) sudah ada pelatihan, contohnya kemaren rekan kita di Kampung-kampung itu lulusan cuman SMA tapi di pabrik dibutuhkannya yang bisa forklift, alhamdulillah saya bisa memberangkat kan lima orang pelatihan forklift dan alhamdulillah sudah kerja mereka sekarang," ungkap Nyumarno
BBK harusnya calon angkatan tenaga kerja harus masuk dulu ke BLK jadi tidak boleh orang datang dari kampung di kasih kerja, seharusnya kalau Pemerintah benar-benar buat sistem, bagi saya sistem yang saya sarankan adalah semua orang datang langsung di kasih kartu kuning , menurut saya orang datang lapor diri dulu ke UPTD BLK dan dapat dulu pelatihan meski 1 atau 2 bulan dapat Pelatihan dan harus dapat sertifikat lolos pelatihan kerja lolos kompetensi dan jika dapat kompetensi baru bisa dianggap lolos baru bisa ke Disnaker untuk dapat kartu kuning untuk di salurkan kerja," ujarnya.
Dan yang tidak lolos harus di apa kan, kasi 1 kali lagi kesempatan jika tidak lolos lagi Pemerintah daerah kasih insentif donk 5 juta perorangan buat dia usaha dagang
" jadi saya rasa tidak ada pengangguran jadi sistem ini harus terbangun, jadi orang mau di luar daerah baru datang sekali pun perantau ikuti aturan main Bekasi itu pun kalau Bekasi nya mau buat aturan kedepan sebenarnya. sistem informasi lowongan kerja itu harus di dukung juga dengan peraturan Bupati yang memang mengigit, artinya bikin sistem informasi ketenaga kerjaan yang benar-benar manfaatkan BLK sayang sekali itu BLK. ujarnya.
Miko
